MENYELAMATKAN NASIB KAUM BURUH

Beberapa bulan belakangan ini iklim Indonesia secara ekonomi tampaknya semakin suram dan gelap. Di awal tahun 2025 ini, kita disuguhkan dengan fakta memilukan berupa ditutupnya sejumlah perusahaan karena mengalami kebangkrutan, yang tentu saja berdampak langsung pada pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dalam hal ini, tercatat setidaknya sembilan perusahaan yang mengalami kebangkrutan pada awal tahun ini. Perusahaan dimaksud antara lain adalah adalah PT Sritex Group yang bergerak di bidang tekstil. Akibat kebangkrutan yang menimpa, perusahaan ini melakukan PHK terhadap 10.669 karyawan. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah mencatat PHK dilakukan bertahap sejak Januari 2025.

Selanjutnya adalah PT Sanken Indonesia, yang mem-PHK sekitar 450 pekerja setelah mereka menutup pabriknya. Lalu dua pabrik dari PT Yamaha Music Indonesia juga tutup akibat bangkrut dan mem-PHK sekitar 1.100 karyawannya. Tidak ketinggalan jaringan restoran cepat saji KFC yang melakukan PHK terhadap sejumlah karyawan di beberapa gerai sejak awal 2025.

Bagaimanapun, banyaknya perusahaan yang bangkrut sampai gulung tikar tersebut telah memberikan pukulan yang sangat telak terhadap perekonomian masyarakat Indonesia, terutama bagi masyarakat buruh. Puluhan ribu pekerja yang terdampak PHK massal jelas menambah kuantita kelas miskin baru di Indonesia, sehingga tidak heran jika Bank Dunia menyebut 59% penduduk Indonesia masuk ke dalam kategori “miskin”.

Di antara hal yang menunjukkan terpuruknya perekonomian Indonesia adalah merosotnya nilai rupiah yang mencapai Rp 16.950, bahkan sempat Rp 17.200, di mana angka tersebut hampir melampaui puncak krisis moneter 1998. Bagaimanapun, hal ini menjadikan mata uang Indonesia menjadi salah satu mata uang yang paling tidak bernilai di dunia.

Karena itu, untuk menghadapi badai ekonomi yang parah ini, pemerintah harus bekerja keras untuk menyelamatkan kelas masyarakat yang paling rentan dalam jangka pendek, dan membangun pondasi ekonomi yang kuat dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, pemerintah harus memberikan insentif tepat sasaran, terutama kepada mereka yang terdampak PHK massal, di samping juga harus membangun basis ekonomi baru agar masyarakat yang terdampak PHK tersebut kembali bisa produktif.

Di antara pekerjaan wajib yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah menciptakan iklim investasi yang sehat, aman dan nyaman di Indonesia, agar para investor kembali tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Hal itu hanya bisa dilakukan jika pemerintah bisa menjamin kepastian hukum, menjunjung keadilan, bebas korupsi dan pungutan liar, serta pajak yang tidak menginjak-injak tentunya.

Namun, dalam menghadapi badai ekonomi yang sangat buruk tersebut, tentu saja kita tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Semua elemen masyarakat juga harus bahu membahu memulihkan perekonomian Indonesia, dengan cara terus rajin berderma dan membantu siapa saja yang kita pandang perlu bantuan dan uluran tangan kita.