KEADILAN DALAM AKSES PANGAN
Pangan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Namun, ketersediaan pangan belum selalu diikuti kemudahan akses bagi seluruh masyarakat, terutama keluarga miskin. Harga yang tidak terjangkau, distribusi yang tidak merata, serta praktik perdagangan yang merugikan dapat menghambat pemenuhan kebutuhan pangan yang layak.
Dalam Islam, persoalan pangan berkaitan erat dengan keadilan, kepedulian sosial, dan tanggung jawab bersama. Wawancara bertema “Keadilan dalam Akses Pangan” ini menggali pandangan Islam mengenai hak atas pangan, etika perdagangan, serta peran pemerintah, masyarakat, dan lembaga zakat dalam mewujudkan pemerataan akses pangan.
Keadilan dalam akses pangan berarti setiap orang memiliki kesempatan untuk memperoleh makanan yang cukup, layak, dan terjangkau. Perhatian terhadap keluarga miskin perlu diwujudkan melalui bantuan yang tepat sasaran serta upaya memperkuat kemampuan mereka memenuhi kebutuhan pangan secara berkelanjutan.
Berikut petikan wawanaca reporter Majalah PEDULI, Samuel Gibran bersama Assoc. Prof. Dr. Mohammad Mahbubi Ali, Ketua STAI Sidogiri.
Bagaimana Islam memandang hak setiap orang untuk memperoleh pangan yang layak, terutama keluarga miskin?
Islam memandang hak atas pangan sebagai bagian tak terpisahkan dari Maqashid as-Syariah, khususnya pada aspek pemeliharaan jiwa (hifzh al-nafs) dan pemeliharaan agama (hifzh al-din). Al-Qur’an secara prinsipil mengaitkan kepedulian memberi makan orang miskin sebagai tolak ukur keimanan sejati, serta memperingatkan bahaya kelaparan yang dapat mengancam keselamatan jiwa sekaligus melunturkan ketahanan iman seseorang. Lebih jauh, ajaran Islam menegaskan bahwa harta tidak boleh hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja. Oleh karena itu, memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan keluarga miskin bukanlah sekadar amal karitatif opsional, melainkan kewajiban kolektif yang mendasar demi terwujudnya keadilan sosial.
Apa tanggung jawab pemerintah, pedagang, dan masyarakat dalam memastikan pangan tersedia dengan harga yang terjangkau?
Mewujudkan ketersediaan pangan yang terjangkau menuntut sinergi yang dilandasi prinsip tolong-menolong (ta'awun) dalam kebaikan. Pemerintah memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan kemaslahatan umum dengan menjaga stabilitas pasokan dan mencegah kemudaratan di tengah masyarakat. Di sisi lain, para pedagang diwajibkan menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kejujuran, serta dilarang mencari keuntungan melalui cara-cara yang zalim atau mengeksploitasi kebutuhan dasar orang lain. Sementara itu, masyarakat luas dituntut untuk terus menghidupkan semangat persaudaraan dan kepedulian sosial, saling bahu-membahu di tingkat akar rumput agar ketahanan pangan bersama dapat terwujud tanpa ada satupun yang terabaikan.
Bagaimana Islam mengatur etika perdagangan pangan, khususnya terkait penimbunan dan permainan harga yang merugikan masyarakat?
Dalam etika perniagaan, prinsip-prinsip Al-Qur'an sangat tegas melarang segala bentuk tindakan memakan harta sesama manusia melalui jalan yang batil. Praktik penimbunan (ihtikar) dan manipulasi harga secara sengaja bertentangan dengan tujuan syariat untuk melindungi harta masyarakat (hifzh al-mal). Tindakan curang semacam ini dipandang sebagai kezaliman karena secara langsung menciptakan kelangkaan dan kesengsaraan bagi publik demi meraup keuntungan sepihak. Islam menuntut agar mekanisme pasar berjalan secara alamiah dan transparan. Jika terjadi distorsi akibat keserakahan segelintir pihak, pemerintah berhak, bahkan wajib, untuk melakukan intervensi guna menolak mafsadah (kerusakan) dan melindungi daya beli masyarakat luas.
Bagaimana lembaga zakat dapat membantu mewujudkan pemerataan akses pangan secara berkelanjutan?
Zakat merupakan instrumen utama dalam visi ekonomi Al-Qur'an untuk mendistribusikan kekayaan dan mengikis ketimpangan. Lembaga zakat memegang peranan strategis dalam merealisasikan Maqashid as-Syariah tidak hanya sekadar menjaga jiwa dari kelaparan hari ini, tetapi juga untuk memelihara keturunan (hifzh al-nasl) dan masa depan dhuafa melalui pendekatan pemberdayaan. Dana sosial keagamaan dapat dioptimalkan menjadi program-program yang produktif, seperti penyediaan modal usaha kecil, pelatihan kemandirian, maupun pembentukan lumbung pangan komunitas. Melalui upaya yang berkesinambungan ini, zakat bertransformasi dari sekadar bantuan darurat menjadi instrumen penguatan yang mengangkat martabat keluarga miskin agar kelak mampu mandiri secara pangan dan ekonomi.


